Beranda Opini “Desentralisasi dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah”

“Desentralisasi dan Upaya dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah”

0
(Mahasiswa Aceh Prodi Ilmu Pemerintahan) Universitas Muhammadiyah Malang

Oleh : Aunil Ukhra

Berakhirnya masa Orde Baru merupakan perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi disistem pemerintahan Indonesia. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan melihat diluncurkannya paket Undang-Undang Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang berdampak pada perubahan yang sangat luar biasa antara hubungan pusat dan daerah.

Terlihat dengan perubahan tersebut kabupaten/ kota mendapatkan limpahan kewenangan hampir sebagian besar urusan pemerintahan dalam mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Hampir lebih dari tiga dekade di bawah kepemimpinan rezim Soeharto yang sentralistik, sekarang dimana Indonesia memasuki era baru dalam hubungan daerah dan pusat, dengan hadirnya paket Undang-Undang 1999 tentang pemerintahan daerah dengan konsep daerah otonom.

Pada penerapannya, paket UU 1999 tidak berlangsung lama, dengan timbulnya berbagai macam desakan dari beberbagai macam pihak agar UU 1999 direvisi. Hingga sampai dengan perjalanannya saat ini Undang-Undang tersebut terus menurus direvisi, pada akhirnya saat ini Undang-Undang yang mengatur Desentralisasi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Di dalam perjalanan praktik desentralisasi di Indonesia, yang mana bergulir sejak masa reformasi banyak sekali menunjukkan dinamika-dinamika dalam pelaksanaannya. Keinginan untuk menerapkan kebijakan desentralisasi yang kondusif untuk menciptakan perwujudan otonomi daerah yang pada kenyataannya tidak semulus yang seperti di kehendaki. Berbagai faktor yang menyebabkan akar permasalahan antara titik ekstrem desentralisasi dan sentralisasi. Meski demikian perkembangan desentralisasi sejak awal sampai saat ini memang sudah memberikan dampak yang begitu baik terhadap daerah-daerah yang ada Indonesia yang menjalankannya dengan baik, dan sesuai dengan asas-asas desentralisasi tersebut.

Kebijakan desentralisasi ini bukan hanya semata-mata persoalan yang sifatnya administratif, manajerial, tetapi juga merupakan persoalan yang sifatnya sangat politis. Sebab halnya desentralisasi ini menyangkut dengan kompetisi kekuasaan dan kepentingan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut.

Terkait dengan desentralisasi, bukan juga hanya semata-mata mengenai tentang perubahan pemindahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah, akan tetapi bagaimana dari perubahan tersebut dapat menciptakan arah desentralisasi ini menjadi yang lebih demokratis dan beradab melalui perwujudan good governance di pemerintahan tersebut.

Dalam teori dan praktek pemerintahan modern, disebutkan bahwa penciptaan good governance perlu adanya desentralisasi dalam mewujudkan hal tersebut, dimana good governance merujuk pada bagaimana proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas di berbagai lini sektor, baik itu ekonomi, sosial, politik dan banyak hal lainnya. ada beberapa hal yang dapat kita lihat konsep desentralisasi ini dapat menciptakan good governance, seperti halnya otonomi sangat berhubungan erat dengan demokrasi, dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri, juga dalam konsep otonomi terkandung kebebasan dan kemandirian masyarakat daerah untuk mengambil keputusan dan berprakarsa. oleh sebab itu memang penting desentralisasi ini dilakukan demi mewujudkan upaya-upaya dalam menciptakan good governance, selebihnya dapat dilihat dari bagaimana daerah-daerah bisa melaksanakan sesuai dengan asas-asas tersebut.

Jika dibandingkan dengan halnya sentralisasi, dimana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh pemerintah pusat. Maka betapa hancurnya tata kelola pemerintahan daerah ketika menggunakan konsep sentralisasi. Hal ini tentunya akan membuat upaya mewujudkan good governance itu akan sulit. Semua keputusan dan kebijakan diatur oleh pusat atau cenderung mangambil keputusan dengan top down system, sedangkan keputusan dan kebijakan itu belum tentu sesuai atau memang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang ada.

Karena itulah desentralisasi menjadi sistem yang paling realistis untuk diterapakan di Indonesia, dengan demikian upaya menciptakan good governance di pemerintahan daerah akan dapat terwujud. Dalam hal ini, desentraliasi merupakan suatu kesempatan besar bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah.

Dengan berbagai macam kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dari semua itu daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal, meski dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan sistem yang sangat realistis untuk diterapkan di sistem pemerintahan di Indoensia. Sebab ketika kita berkaca pada pemerintahan pada rezim orde baru yang dikomandoi oleh Soeharto bagaimana banyak kebijakan yang diterapkan tidak begitu dibutuhkan oleh pemerintahan daerah. Hal semacam ini cukup membuat kesenjangan-kesenjangan diberbagai daerah dan juga sistem sentralsistik yang diterapkan di orde baru sangat terpusat di pulau Jawa. hal demikianlah yang mendorong lahirnya konsep desentralisasi untuk diterapkan di Indonesia, demi terwujudnya good governance di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here